Menu Tutup

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor, Ingkar Janji!!

BOGOR, LIP12 – Kasus dugaan keras pelecehan seksual anak dibawah umur sebanyak 15 orang (keterangan sementara) yang terjadi di Kampung Babakan Pamijahan Kabupaten Bogor, kurang mendapatkan jawaban yang baik (respect) dari P2TP2A Kabupaten Bogor. Awal mulanya hari Senin (24/7/2019) tim kuasa LBH GP Ansor Kota Bogor menghadap kantor P2TP2A Kabupate Bogor, guna meminta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual agar mendapatkan penyembuhan diri korban secara psikologi dan tentunya bekerja sama dengan tim LBH GP Ansor Kota Bogor untuk bisa dijadikan saksi ahli dalam kasus yg sedang ditangani Unit PPA Polres Bogor.

Namun pada hari itu juga P2TP2A langsung melakukan penjadwalan ulang dengan Tim Kuasa pada hari rabu 31 juli 2019 (hari ini), dikarenakan tidak ada orang yang bisa mengurus secara adminstratifnya (alias lelucon).

Disaat tim kuasa LBH GP Ansor dan korban mau menghadap ke kantor P2TP2A, salah satu pegawai P2TP2A melakukan re-scheadule yaitu pada hari kamis 01 Agustus 2019. Dengan berat hati dan kecewa, tim LBH GP Ansor serta para korban mengikuti arahan dari institusi yang bernafas dari anggaran PAD Kabupaten Bogor tersebut.

Selang beberapa menit kemudian, pegawai P2TP2A memberikan pesan melalui Whatsapp, bahwasannya hari Kamis pun belum pasti dikarenakan ada kendala tekhnis.

Dari sikap yang dagelan/lelucon P2TP2A Kab Bogor tersebut, tim kuasa hukum LBH GP Ansor, menyatakan untuk tidak lagi meminta bantuan ke P2TP2A, dengan alasan sikap P2TP2A Kabupaten bogor, telah bermain-main dalam menyikapi persoalan ummat!!.

Direktur Eksekutif LBH GP Ansor Kota Bogor bersama tim akan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Muhammad Yunus Yunio, S.H., C.P.L. mengungkapkan, “rencana hari Senin kita akan menghadap KPAI terlebih dahulu, setelah itu baru menghadap ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI”.

“Sekali lagi, kami menyayangkan sikap P2TP2A Kabupaten Bogor yang acuh (non quick respon). Padahal dia institusi penunjang moral peradaban, harusnya bisa memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bogor berdasarkan semangat konstitusi, ” tegasnya, Rabu (31/7/2019). (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

replica watch fake watches rolex replica replica rolex replica rolex watches
Foto & Video News