Menu Tutup

Hasil Uji Lab yang Cacat Hukum di ‘Amini’ Menjadi Produk Hukum

BOGOR, LIP12 – Telah diadakan rapat ketiga dikantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dengan agenda pengumuman hasil uji laboratorium. Undangan dimulai dari jam 09.00 wib. Kuasa hukum dari warga Desa Cimande Hilir dari Sembilan Bintang Law Firm mengalami ketelatan 30 menit. Namun hal itu, telah di Konfirmasi ke pegawai DLH, bahwa kami datang telat 30 menit. Akan tetapi, konfirmasi kami tidak dihiraukan oleh DLH Kabupaten Bogor. Rapat tetap dilanjutkan tanpa pertimbangan, padahal kami merupakan pihak terkait yang berada didalam permasalahan tersebut. Lain hal sikap DLH pada saat rapat pertama, perusahaan yang telat, sampai ditunggunya hingga datang. Lelucon birokrat yang sudah uzur ini, sudah anak-anak kecil yang bukan lagi rahasia umum, Jumat (9/8/2019).

Hasil pengumuman uji laboratorium yang dilakukan DLH Kabupaten Bogor melalui PT. Sys, menyatakan bahwa PT. Tirta Fresindo Jaya tbk (anak perusahaan Mayora Group) sudah memenuhi yuridis dan tidak ada masalah.

Dalam kesempatannya Direktur Eksekutif,, Anggi Triana Ismail S.H., mengatakan, “padahal ditarik ke belakang, yakni, pada tanggal 17 Juli 2019, warga menolak untuk dilakukan Uji Lab karena perusahaan tidak melakukan produksi secara maksimum.
Sehingga pihak DLH dan PT. Sys, seharusnya menerima usulan warga selaku pihak yang urgensi didalam permasalahan ini, bukan malah mendengarkan muspika (Camat Caringin, Desa Cimande Hilir, Polsek maupun Danramil). Sudah diketahui betul bahwa muspika tidak pernah hadir rapat didalam pertemuan dikantor DLH Kabupaten Bogor yang pertama, keberadaan mereka dipertanyakan secara hukum di saat melakukan pengujian laboratorium, “ucap dia.

“Atas dasar apa muspika mengijinkan DLH Kabupaten Bogor dan PT. Sys untuk melakukan uji lab? Dimana posisi mereka (muspika), disaat warganya jelas-jelas menolak?.

Jadi, lanjut Anggi, “sudah barang tentu berdasarkan hukum hasil uji lab yg dilakukan DLH Kabupaten Bogor melalui PT. Sys bisa dikatakan cacat hukum, karena tidak mengikuti syarat formil yang telah tertuang didalam berita acara yang telah disepakati oleh semua pihak, yakni dibuat pada tanggal 4 Juli 2019. Kami sebagai kuasa hukum warga Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, menyayangkan sikap DLH Kabupaten Bogor dan PT. Sys, yang melakukan perbuatan konyol atau inkonstitusional, mereka pejabat publik tapi mindset dan sikapnya tidak mencerminkan integritas yang cakap, ” tutur dia.

“Maka atas dasar itu, kami akan adukan Sikap DLH Kabupaten Bogor dan PT Sys, ke Ombudsman RI, serta perlakuan perusahaan yang diduga keras telah merusak lingkungan dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat, akan kami adukan kembali kepada jenjang yang lebih tinggi, kita akan tuntaskan masalah ini, ” ungkap dia.

Lalu kemudian, kami akan adukan seluruh jajaran Muspika khususnya Kecamatan dan Desa Cimande Hilir, yang diduga sudah menerima dana Corporate Social Rwspinbility (CSR) akan tetapi tidak pernah transparan selama 11 tahun lamanya kepada warga Cimande Hilir, yang selama 11 tahun Masyarakat hanya menerima asap, limbah, getaran dan bau busuk dari perusahaan.
Dimana dan kemana itu CSR?. Dimana dan kemana kompensasi rehabilitasi lingkungan?.

“Sepanjang masalah ini tidak ada jalan keluar, maka kami sebagai kuasa hukum korban, akan terus berjalan maksimal dalam melindungi hak-hak konstitusi warga.
Dan kami berharap, pihak-pihak terkait bisa memahami tugas-tugasnya yang luhur, yang mencerminkan pada indepedensinya sebagai penyelenggara negara yang baik yang taat kepada konstitusi, bukan hanya kepada segilintir orang yang memiliki uang dan kekuasaan, dan semoga pemerintah Kabupaten bogor tidak demikian, “pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Foto & Video News